Pepsodent photo pepsodent.jpg

DOKTER GIGI HANYA DIBAYAR Rp. 2.000


Hikayat angka Rp. 2.000 berkembang liar di jejaring sosial yang saat ini sedang digandrungi dokter gigi. Ada yang mengatakan "dibayar Rp. 2.000 setiap merawat pasien" ada yang juga yang mengatakan "bukan per kedatangan tapi per bulan dikali jumlah pasien yang datang" dan lain sebagainya. Sistem pembayaran jasa kesehatan dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional terbagi menjadi dua yaitu sistem kapitasi dan sistem non-kapitasi (klaim).  Tarif kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Selanjutnya..

GILIRAN DOKTER GIGI WAJIB INTERNSHIP?

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU Dikdok) ditetapkan pada Sidang Paripurna DPR 11 Juli 2013. Meski telah terdapat Undang-Undang  No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang  No. 14 tentang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang  No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  pendidikan kedokteran dipandang perlu untuk  diatur dalam undang-undang tersendiri berdasarkan adanya kekhasan pada pendidikan kedokteran. Salah satu hal baru yang diatur dalam UU Dikdok adalah kewajiban internship bagi dokter/dokter gigi baru.

Selanjutnya..

SYARAT IZIN KLINIK GIGI TERLALU BERAT


Di ruang kuliah sebuah Fakultas Kedokteran Gigi ternama, seorang dosen pernah berpesan pada anak didiknya. Apabila kelak saat awal menjadi dokter gigi tidak memiliki cukup modal untuk praktek dokter gigi, berkongsilah dengan teman sejawat lain untuk mendirikan praktek berkelompok, dengan bersama, modal untuk praktek dengan satu unit gigi akan menjadi ringan karena tidak ditanggung sendiri lagi. Namun agaknya petuah sang dosen saat ini menjadi sulit untuk diterapkan. Bentuk Praktek Berkelompok landasan hukumnya telah dicabut, kini hanya dikenal satu bentuk praktek bersama yaitu "Klinik", yang sayangnya syaratnya cukup berat dan modalnyapun tidak akan sesuai dengan porsi kemampuan dokter gigi muda yang justru tidak memiliki modal untuk praktek mandiri.

Selanjutnya..

PERAWAT GIGI BOLEH PRAKTEK MANDIRI


Permenkes No. 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi menyebutkan bahwa perawat gigi sebagai salah satu tenaga kesehatan diperbolehkan menyelenggarakan praktek mandiri.
Untuk dapat praktek, seorang perawat gigi harus memiliki Sertifikat Kompetensi, Surat Tanda Registrasi Perawat Gigi (STRPG), serta Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG) bagi perawat gigi yang akan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau Surat Izin Praktek Perawat Gigi (SIPPG) bagi yang akan melakukan praktek mandiri.
Perawat gigi yang praktek di sarana pelayanan kesehatan dengan SIKPG memiliki kewenangan : upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut, upaya pencegahan penyakit gigi, tindakan medis dasar pada kasus penyakit gigi terbatas, serta pelayanan higiene kesehatan gigi. Untuk perawat gigi  yang praktek mandiri dengan SIPPG hanya memiliki kewenangan upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut serta upaya pencegahan penyakit gigi saja.

Selanjutnya..

TUKANG GIGI MENANG

Sementara tukang gigi lain menempuh jalan berdemo serta melobi berbagai pihak terkait, H. Hamdani Prayogo sebagai tukang gigi yang merasa dirugikan oleh pelarangan pemerintah menempuh jalan lain, ia mengajukan uji materi atas Pasal 73 Ayat (2)dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perjuangannya Hamdani tidak main-main, diwakili oleh enam orang pengacara, ia mengajukan empat orang tukang gigi sebagai saksi pemohon, serta seorang profesor dan seorang doktor sebagai saksi ahli. 15 Januari 2013 Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan Hamdani, dengan suara bulat tanpa ada hakim yang menyatakan berpendapat berbeda (disetting opinion).

Selanjutnya..

UJIAN PRAKTEK HADANG DOKTER GIGI BARU


Di hari yang telah menjelang senja, dokter gigi muda itu terduduk lesu, drg. Putra kita sebut demikian saja namanya, baru saja mengikuti Objective Structured Clinical Examinations (OSCE). Nama berbahasa asing itu adalah ujian praktek bagi dokter gigi baru sebagai bagian dari Uji Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (UKDGI) yang diselenggarakan oleh Kolegium Dokter Gigi Indonesia (KDGI). drg. Putra hari itu merasa magsyul, dalam pengundian ia kebagian kelompok terakhir sehingga harus menunggu sejak pagi di Ruang Karantina sampai tiba gilirannya di sore hari dengan perasaan bosan dan cemas. Ada delapan ruang ujian yang disebut Stasiun, harus dimasuki drg. Putra, di tiap stasiun ada soal serta instruksi yang harus dilakukannya, semuanya tindakan klinis kecuali di stasiun terakhir yang menyuruhnya memberi penyuluhan di depan sekelompok ibu-ibu.

Selanjutnya..

PTT AKAN DIWAJIBKAN LAGI?

Rancangan Undang-Undang (RUU) itu belum lagi menjadi undang-undang, namun Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Senin 26 Maret 2012 mengeluarkan pernyataan sikap menolak keras disyahkannya RUU bernama RUU Pendidikan Kedokteran itu".
Dengan sikap serius, dihadapan wartawan, Ketua PB IDI Prijo Sidipratomo mengatakan “Pada awalnya tujuan pembuatan RUU Pendidikan Kedokteran adalah antara lain karena adanya keprihatinan akan biaya pendidikan kedokteran yang sangat mahal, sehingga masyarakat menengah ke bawah berat menanggungnya, akan tetapi dalam proses perjalanan RUU ini justru menyimpang dari tujuan semula.
RUU ini sangat riskan karena penentuan biaya pendidikan kedokteran diserahkan kepada masing-masing fakultas kedokteran, seharusnya oleh Menteri, mengingat saat ini sudah menjadi rahasia umum bahwa fakultas kedokteran menarik biaya pendidikan sangat tinggi dan cenderung tidak terkontrol. Lebih lanjut Prijo mengeluhkan tidak diberinya peran organisasi profesi dalam RUU ini, padahal di sebagian besar dunia, pendidikan kedokteran selalu dibawahi oleh organisasi profesi, rumah sakit pendidikan, dan pemerintah, namun dalam RUU ini semua dilimpahkan kepada fakultas kedokteran, hal ini dinilainya tidak lazim dalam dunia kedokteran".
Namun yang menarik dan menjadi bola liar di jejaring sosial kalangan dokter dan dokter gigi bukan penyataan Prijo tetapi apa yang dikatakan oleh Sekjen PB IDI Slamet Budiarso. Ia menilai adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam RUU ini yaitu biaya pendidikan kedokteran tidak semua ditanggung negara, akan tetapi semua lulusan dokter/dokter spesialis diwajibkan mengikuti Wajib Kerja Sarjana”. Ini berarti bila RUU Pendidikan Kedokteran jadi disyahkan menjadi undang-undang, WKS yang sekarang dikenal dengan istilah PTT akan diwajibkan kembali.
Ketentuan mengenai kewajiban itu tercantum pada Pada Pasal 41 Ayat 3 RUU Pendidikan Dokter yang selengkapnya berbunyi “mahasiswa kedokteran yang telah disumpah sebagai dokter wajib melaksanakan ikatan dinas, atau mengikuti wajib kerja sarjana, atau mengikuti pegawai tidak tetap”. Sampai berita ini diturunkan belum ada penyataan sikap dari PDGI terkait tencana ini. *Dentamedia No 2 Vol 16 Apr-Jun 2012. Naskah: Lensa Indonesia. Foto: Universitas Indonesia

Selanjutnya..

TAMATKAH RIWAYAT TUKANG GIGI?

“Men heffe het toekang gigi kwadd of door althans geschoolde trekkers in hun plaats te stellen die lets van tandheelkunde afweten”. Tulisan di atas yang dikutip dari Majalah Tandheelkundig Corres-pondentieblad Voor Nederlans-Indie oleh R.A. Tomasowa, kurang lebih berarti "masalah tukang gigi dapat diselesaikan dengan mendidik tenaga cabut gigi yang dibekali sekedarnya dengan pengetahuan tentang kedokteran gigi".
Ternyata sejak Zaman Belanda, tukang gigi telah membuat pusing pemerintah, dan pendirian STOVIT di Surabaya pada tahun 1928 adalah dalam rangka mengatasi permasalah tukang gigi yang meresahkan. Namun STOVIT ternyata tidak dapat menyelesaikan masalah, bahkan hingga saat ini ketika jumlah institusi pendidikan kedokteran gigi telah menjadi 27 buah, permasalahan tukang gigi tetap tidak terselesaikan. 

Selanjutnya..

KEMKES KELUARKAN ATURAN PERIZINAN UNTUK KLINIK GIGI

Setelah sebelumnya tidak ada aturan baku yang mengatur tentang perizinan klinik gigi, akhirnya Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik. Dalam peraturan baru ini keberadaan klinik gigi secara hukum menjadi terwadahi, oleh karena itu klinik gigi yang sekarang izinnya bervariasi dari hanya sekedar mengandalkan SIP dokter giginya saja, izin klinik spesialis, izin praktek bersama, atau izin balai pengobatan; selambat-lambatnya 4 Januari 2013 harus sudah memilki izin klinik sesuai peraturan baru.
Sebelumnya pemerintah tidak mengenal istilah klinik, dalam Permenkes Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 yang sekarang sudah dinyatakan tidak berlaku digunakan istilah balai pengobatan. Aturan lama ini juga sama sekali tidak mengakomondasi pelayanan kesehatan gigi sehingga tidak dikenal istilah klinik ataupun balai pengobatan gigi.
Permenkes 028/Menkes/Per/I/2011 tidak lagi menggunakan istilah balai pengobatan, digantikan dengan istilah "klinik" yang memang lebih populer ditengah masyarakat. Aturan ini pula memungkinkan sebuah klinik mengkhususkan diri pada disiplin ilmu, umur, organ, atau penyakit tertentu; sehingga keberadaan klinik gigi menjadi terakomondasi. Segi positif lainnya dari Permenkes baru adalah diperbolehkannya seorang dokter gigi untuk memimpin klinik campuran yang di dalamnya ada dokter umum dan dokter gigi.
Menurut aturan baru, klinik dibagi menjadi dua jenis yaitu klinik pratama dan klinik utama. Klinik pratama hanya menyelenggarakan pelayanan medik dasar sedangkan klinik utama menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan/atau spesialistik. Untuk klinik umum kini boleh menerima pasien rawat inap seperti layaknya rumah sakit, tetapi maksimal 5 hari perawatan.
Dari segi sumber daya manusia, di sebuah klinik harus ada lebih dari satu jenis tenaga kesehatan serta lebih dari satu tenaga medis, jadi minimal 2 dokter gigi ditambah perawat gigi dan apoteker yang semuanya memiliki izin praktek/kerja dari Dinas Kesehatan. Apoteker diperlukan karena dalam aturan baru semua klinik dipersyaratkan memiliki ruang farmasi yang dipimpin seorang apoteker. Khusus untuk Klinik Utama dari tiap macam spesialis minimal ada seorang dokter gigi spesialis.
Izin klinik dikeluarkan oleh Bupati/Walikota dengan persyaratan utama:
1. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan;
2. Fotokopi Akta Badan Hukum kecuali pengaju perorangan;
3. Identitas lengkap pemohon;
4. Surat persetujuan lokasi dari pemerintah daerah;
5. Bukti kepemilikan lokasi atau bukti kontrak lokasi minimal 5 tahun;
6. Dokumen UKL/UPL (Amdal);
7. Dokumen profil klinik.
Selain syarat utama, syarat-syarat lain yang diperlukan adalah: Memenuhi ketentuan tata ruang daerah; memenuhi ketentuan sebaran klinik (kecuali klinik perusahaan/pemerintah yang tidak dibuka untuk umum); bangunan permanen tidak bergabung dengan tempat tinggal; memiliki ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang administrasi, ruang tindakan, ruang farmasi, dan toilet; memiliki peralatan medis dan non medis sesuai pelayanan yang diberikan.
Bagi klinik lama yang izinnya masih berlaku, Permenkes 028/Menkes/Per/I/2011 memberi waktu sampai tanggal 4 Januari 2013 untuk mengajukan perbaharuan izin disesuaikan dengan persyaratan baru ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.
*Dentamedia No 4 Vol 15 Okt-Des 2011. Naskah: Kemkes. Foto: Affi Listriani

Selanjutnya..

PROSES PERPANJANGAN STR BANYAK DIKELUHKAN

Proses perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi dokter dan dokter gigi ternyata tidak berjalan mulus. Hal ini terungkap dalam seminar bertajuk "Pelayanan Kedokteran Bermutu Sebagai Wujud Perlindungan Bagi Masyarakat" yang diselenggarakan di Arion Swiss Belhotel Jakarta 21 Juli 2011. Menurut Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dari 63.896 dokter dan dokter gigi yang seharusnya memperpanjang STR, ternyata baru 10.541 orang yang berkas permohonannya masuk ke KKI. Berarti ada 83,5% dokter dan dokter gigi yang kemungkinan berkasnya masih berproses di organisasi profesi, kolegium, atau sama sekali belum mengajukan.
Seorang Ketua Unit P3KGB di salah satu Cabang PDGI mengeluh, dalam bulan ini sudah 3 kali kena "damprat" anggota, gara-gara setelah 6 bulan bahkan setelah SIP anggota tersebut habis, STR yang diurus lewat Tim P3KGB tidak kunjung selesai. Ternyata banyak masalah muncul dalam proses perpanjangan STR, itu kesimpulan Dentamedia setelah melakukan penelusuran.
Masalah pertama datang dari dokter gigi itu sendiri yang mengajukan berkas tidak 6 bulan sebelum habisnya STR seperti anjuran, tetapi kurang dari itu bahkan setelah STR-nya nyaris habis.
Masalah kedua ada di Tim P3KGB PDGI Cabang dengan anggota banyak. Proses verifikasi bisa sampai berbulan-bulan karena banyaknya berkas yang harus diperiksa, sementara jumlah anggota Tim P3KGB hanya sedikit.
Setelah beres di Tim P3KGB, berkas dikirim ke Komisi P3KGB secara utuh. Bisa dibayangkan menumpuknya berkas di komisi ini. Di Komisi P3KGB ternyata berkas dipilah, yang sudah hampir habis berlakunya didahulukan. Ini menjawab keluhan banyak dokter gigi, kenapa SRT-nya tidak keluar bersamaan dengan sejawat lain yang waktu pengajuannya sama.
Dari Komisi P3KGB, berkas dikirim ke kolegium sesuai spesialisasinya. Ternyata semua kolegium belum mempunyai kantor bahkan mayoritas tidak mempunyai karyawan pula, jadi jangan terlalu berharap banyak pada kesigapan kolegium. Saat ini banyak dokter gigi yang sudah menerima STR tetapi belum menerima Sertifikat Kompetensi dari kolegium.
Dari kolegium ternyata berkas tidak dikirim ke KKI, tetapi singgah kembali ke Komisi P3KGB, baru kemudian dikirim ke KKI. KKI dinilai tidak komunikatif dalam hal penelusuran berkas perpanjangan STR. Telepon KKI nyaris tidak pernah diangkat, satu-satunya info dari KKI ada di situs internetnya berupa daftar STR yang telah dikirim ke kantor pos, namun sayang bentuknya dalam file pdf sehingga menyulitkan pencarian.
Masalah terakhir ada di kantor pos, tidak ada keseragaman dalam cara pemanggilan dokter yang STR-nya telah tiba. Ada yang di SMS, dikirim surat panggilan, dan ada yang tidak dihubungi sama sekali oleh kantor pos sehingga baru tahu STR-nya selesai setelah berinisiatif menanyakan.
Menyikapi permasalah ini, Menteri Kesehatan menjanjikan akan segera membuat aturan yang memungkinkan dokter dan dokter gigi tetap bisa mengurus perpanjangan SIP walaupun STR barunya belum keluar.
*Dentamedia No 3 Vol 15 Jul-Sep 2011. Naskah: Kemkes, Kompas, Antara, Detik, PDGI. Foto: PDGI Cabang Kota Bandung

Selanjutnya..
 
Hak cipta copyright © 1997-2014 Dentamedia, isi dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya
© free template by Blogspot tutorial